Ngobrol Santai tentang Pelayanan & Manfaat Pajak di KPP Pratama Surakarta

“Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan ikut kena dampaknya” 

 - Sri Mulyani Indrawati- 

Saya mungkin sama dengan kebanyakan orang Indonesia lainnya yang tidak terlalu peduli soal pajak. Tapi giliran mendengar imbauan lapor pajak di awal tahun langsung pada kelimpungan. Ya, saya begitu itu.

Saat masih bekerja dulu, urusan bayar pajak dan bikin SPT sudah dibantu oleh kantor. Setelah resign, saya juga nggak terlalu peduli dengan urusan pajak sampai datang surat cinta dari kantor pajak yang mengingatkan agar saya agar segera menyerahkan laporan pajak pribadi.

Kadang saya mikir juga, kok negara enak banget ya menarik pajak dari warganya? Padahal yang kerja capek-capek kan saya sendiri. Cari kerjaan juga nggak dicariin sama negara tuh. Lain halnya kalau saya pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN. Ya kan?

Memangnya seberapa penting sih pajak itu?

Lalu kenapa saya harus ikut repot membayar dan melaporkan penghasilan dan harta saya sendiri? 

Waktu saya dan rekan-rekan blogger Solo Ngobrol Santai mengenai Pelayanan dan Manfaat Pajak bersama Kawan Dunia Maya (Kaniya) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Tengah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, 29 November 2019 silam, saya dapat sedikit pencerahan tentang pajak.

Sebelum memaparkan tentang manfaat pajak, coba deh jawab dulu pertanyaan ini...

Kita senang nggak sih kalau setiap hari melewati jalan beraspal yang mulus? 

Kita senang nggak sih menikmati fasilitas publik seperti halte, stasiun atau transportasi publik yang canggih, terawat dan bersih? 

Kita senang nggak sih kalau akses dan koneksi antar daerah di Indonesia bagus? 

Senang nggak sih kalau mendapat layanan kesehatan pendidikan dan kesehatan yang murah atau malah gratis? 

Senang nggak sih kalau daerah-daerah pariwisata terkelola dengan baik? 

Nah, kalau mayoritas jawaban atas pertanyaan diatas adalah ya. Berarti kita juga harus mengerti bahwa merealisasikan semua itu, negara butuh dana yang tidak sedikit. Dari mana uang untuk merealisasikan itu semua kalau bukan dari pajak yang dibayar oleh rakyat?


Hmmm, sebenarnya negara juga punya sumber lain selain pajak untuk menambah pendapatan yaitu menjual sumber daya atau pinjaman luar negeri. Tapi dua sumber pembiayaan ini punya resiko cukup besar.

Coba bayangkan kalau sumber dana dari pajak minim, lalu negara terpaksa menjual sumber daya dalam jumlah besar. Yang rugi siapa? Kita juga kan?

Atau untuk memenuhi pembiayaan ini negara akhirnya terpaksa membuat pinjaman luar negeri baru dengan skema seperti yang dilakukan di masa Orde Baru dulu. Yang diberatkan siapa? Kita juga. 


Jadi jelaslah, kalau mau negara ini maju, bisa membangun infratruktur dan pembiayaan fasilitas publik lain yang manusiawi dan berstandar tinggi, kita juga harus taat membayar pajak.


Saya mengerti kok banyak orang kurang percaya pada pengelolaan pajak oleh pemerintah karena trauma masa lalu. Ya, beberapa kejadian penggelapan pajak, kong kalikong antara pejabat pajak dan pengusaha pernah terjadi di masa lalu. Hal ini membuat citra pajak makin terperosok. Ditambah lagi, kantor pajak di masa lalu kerap kali melakukan pendekatan penegakan hukum (law enforcement) pada masyarakat yang tidak taat bayar pajak. Sehingga membuat banyak orang makin paranoid dengan pajak, dan malah berusaha menghindar.

Makanya saya juga nggak terlalu heran saat dipaparkan betapa rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, meski angka penerimaan pajak menunjukan trend peningkatan, tetap saja lebih rendah daripada target. Tingkat kepatuhan wajib pajak berbentuk badan hukum pun sama memprihatinkannya dengan wajib pajak perorangan.




Kondisi ini masih diperburuk lagi dengan keberadaan free rider.
Apa sih free rider? Istilah free rider ini mengacu pada kaum doyan nyinyir yang menghindari pajak, malah sebagian ada juga yang menghasut orang lain untuk tidak membayar pajak. Tapi mereka sendiri dengan seenaknya menikmati fasilitas publik yang dibangun dari uang pajak. Bikin kesel kan?

Padahal kalau mau jujur, tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu negara itu berbanding lurus lho dengan tingkat kepatuhan pajak warganya. Coba saja kita lihat tax ratio negara-negara maju.


Bayangin saja deh, di negara seperti Jepang dan Korea, buat buang sampah besar saja dikenakan pajak. Lha kita?

Sebenarnya kalau pemerintah mau menerapkan mentah-mentah peraturan pajak seperti yang terjadi di negara maju pasti nggak sulit. Nggak susah kok buat negara menelusuri harta kekayaan seseorang selama yang bersangkutan masih berurusan dengan bank, lembaga keuangan dan sebagainya. Jadi mau disembunyikan seperti apa juga pasti ketahuan. Apalagi sekarang pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat supaya diberi akses menelusuri harta WNI di luar negeri.

Tapi pemerintah agaknya masih memberi peluang buat kita, para wajib pajak, untuk sadar dulu. Makanya ada program pemutihan pajak di awal-awal pemerintahan Jokowi dulu. Itu salah satu upaya supaya para wajib pajak ini sadar dulu deh. Yang penting belajar melapor pajak dengan jujur dulu. “Saya akui, dulu paradigma kepatuhan pajak selalu dengan pendekatan law enforcement. Tapi zaman sudah berubah, dan sekarang kami lebih memilih pendekatan persuasif untuk mengajak masyarakat patuh pajak,” jelas Eko Budi Setiono, Kepala KPP Pratama Surakarta Kanwil DJP Jateng II.

Perubahan itu salah satunya bisa dilihat dari bagaimana kantor pelayanan pajak kini mulai bersolek. Kantor pajak yang cantik membuat wajib pajak tak segan untuk mampir dan jadi betah berlama-lama di sini.

Cobalah sesekali berkunjung ke KPP Pratama Surakarta di Jalan Agus Salim No 1 Sondakan, Laweyan. Alih-alih mendapati gedung tua yang gerah dan petugas yang judes, para wajib pajak justru bakal disambut dengan keramahan petugas yang siap menyambut di depan pintu lobby. Area lobby sangat luas dan sejuk dengan tatanan sofa berwarna biru dan kuning yang cerah.


Untuk mendapatkan nomor antrian sudah ada mesin antrian dengan model touchscreen. Bahkan kalau kita bingung, ada petugas yang siap membantu dan mengarahkan.


Bagaimana kalau butuh isi formulir? Ada mesin aplikasi cetak formulir perpajakan. Cukup pilih formulir yang dibutuhkan, lalu formulir bakal langsung tercetak. Nah, kalau ingin lebih mempersingkat waktu, formulir pajak ini juga bisa kita unduh sendiri di rumah melalui form dispenser online di formulir.pajaksolo.id. Nanti kita bisa isi sendiri di rumah, dan saat di KPP bisa langsung diserahkan.


Sembari menunggu giliran berkonsultasi, para wajib pajak yang berkunjung juga bisa menghabiskan waktu di area perpustakaan, kantin koperasi atau berbelanja produk UMKM Solo yang terpajang di gerai UMKM.


Untuk wajib pajak yang ingin mengisi laporan melalui e-filling bisa juga mengakses internet secara gratis di galeri internet yang lokasinya bersebelahan dengan gerai UMKM.


Sementara itu untuk urusan pembayaran bisa langsung dilakukan melalui stand kantor pos yang tersedia di KPP Pratama Surakarta atau lewat mesin EDC di mini ATM.


Bagi wajib pajak yang datang membawa anak-anak, KPP Pratama Surakarta juga menyediakan Baby Play Room yang lumayan lega lho. Jadi kita orang tua nggak khawatir deh anak-anak bakal bosan kalau diajak mengurus dan melapor pajak di sini. Seru kan bisa sekalian mengajari anak juga tentang seluk beluk pajak.


Oh iya, di KPP Pratama Surakarta ini juga ada ruang laktasi yang super nyaman. Ruangannya adem, cukup lega dan terang. Disana juga tersedia kulkas yang berisi minuman yang bebas diambil. Nyaman banget deh pokoknya.


Akses untuk difabel, lansia dan ibu hamil juga diakomodir dengan baik di KPP Pratama Surakarta ini. Di area parkir misalnya, tersedia tempat parkir prioritas untuk pengunjung difabel. Lalu ada juga ruang prioritas. Ibu hamil, lansia dan difabel yang memiliki keperluan pajak bisa duduk di area ini dan nanti akan datang petugas yang datang menghampiri dan membantu urusan mereka. Jadi nggak perlu ngantri lagi. Jangan disalah gunakan ya. Buat yang masih sehat dan kuat tetap harus antri menunggu giliran.




Nggak cuma memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan para wajib pajak yang datang, di KPP Pratama Surakarta kebutuhan dan kenyamanan para karyawan pun sangat diperhatikan. “Rekan-rekan petugas di sini (KPP Pratama Surakarta) bekerja dalam tekanan yang berat. Jadi supaya nggak mudah stres disediakan pula lah fasilitas yang nyaman dan kegiatan-kegiatan seru.” Imbuh Eko. 

Untuk meeting informal misalnya, karyawan dapat memanfaatkan gazebo di halaman hijau nan asri di tengah gedung.

Lalu untuk karyawan yang sedang sakit dan tidak bisa naik ke lantai dua disediakan pula ruang kerja transit yang nyaman di lantai satu . Di area yang sama tersedia pula ruang laktasi yang cukup nyaman untuk karyawan wanita.



Urusan kesehatan juga sangat diperhatikan disini. Ada ruang fitness yang juga diisi oleh dua meja ping pong. Selepas jam kerja, para karyawan bisa cari keringat dan melepas stres di area ini.


Di samping ruang fitness, tersedia pula ruang day care untuk anak-anak karyawan. Dengan begini ibu-ibu yang bekerja di KPP Pratama Surakarta tidak perlu khawatir meninggalkan anaknya di rumah. Areanya sangat nyaman, sejuk dan tentu saja banyak mainan dan buku-buku anak. Asyik sekali.

Jujur saja saya nggak tahu bagaimana kondisi kantor pajak di daerah lain. Tapi kalau kantor pajak se-Indonesia dibuat senyaman ini, wah pasti wajib pajak makin banyak yang berkunjung. Sekadar buat konsultasi, buat bikin NPWP atau untuk lapor pajak.





Jangan lupa ya, sejak sekarang mulai persiapkan perhitungan pajak pribadi kita untuk dibayar dan dilaporkan pada awal tahun 2020 mendatang, paling lambat 31 Maret. Jangan terlambat, karena ada denda untuk keterlambatan pelaporan pajak.

Kenapa harus hitung sendiri? Ya karena pajak di Indonesia ini menganut sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak harus proaktif menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengawas.

Semoga jadi tambah tahu dan semakin patuh pajak ya.